Pascapengumuman hasil audit forensik Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Timwas Century DPR akan terus berkoordinasi dengan KPK agar ada jaminan bahwa proses hukum skandal ini tidak menemui jalan buntu. Apalagi, KPK sendiri diketahui sudah menggenggam bukti tentang aliran dana talangan itu. “Pimpinan KPK yang baru bisa memeriksa ulang seorang pejabat BI yang diduga cukup mengetahui aliran dana talangan Bank Century,”ujar Anggota Timwas Century, Bambang Soesatyo dalam pesan singkatnya kepada Tribunnews.com, sabtu (24/12/2011).

Selain itu, kata Bambang tidak tertutup kemungkinan DPR akan mendorong penggunaan Kantor Akuntan Publik Internasional seperti kasus Bank Bali. Hal ini penting, untuk menghindari benturan kepentingan para pemangku jabatan baik di pemerintahan, DPR maupun di BPK sendiri. Seperti yang sudah diduga sebelumnya, lanjut Bambang laporan BPK tentang audit forensik jauh panggang dari api. Dari judul laporan, sudah tampak BPK kurang percaya diri. BPK menulis Laporan Audit Investigasi Lanjutan dan bukan Laporan Audit Forensik. Investigasi dan forensik saja sudah sesuatu yang berbeda.

Politisi Partai Golkar ini menduga ketidakpercayaan diri itu disebabkan karena tiga orang penanggung jawab tim, yakni: Nyoman Wara, Novy Gregory Antonius dan Harry Purwaka tidak mempunyai kualifikasi sebagai auditor forensik. Karena mereka tidak mempunyai sertifikat CFE (Certified Fraud Examiner). “Informasi yang kami terima dari internal BPK, mengapa audit investigasi Century pertama lebih dahsyat, karena saat itu BPK dipimpin Anwar Nasution. PascaAnwar lengser, BPK  mulai menunjukan gelagat perubahan sikap. Ada indikasi bahwa pimpinan BPK yang sekarang berada dalam tekanan. Faktor inilah yang diduga kuat mereduksi hasil audit forensik,”tegas Bambang. Karena itulah kata Anggota Komisi III DPR ini menambahkan pihaknya tentu tidak akan tinggal diam kendati ada juga politisi di DPR tanpa malu-malu menggalang ‘pengaburan’ atas tindak kejahatan dalam proses bailout Bank Century yang diduga merugikan keuangan negara Rp 6,7 triliun.

 

sumber: Tribunnews

Advertisements

Dua oknum bintara Satuan Resnarkoba Polres Pelabuhan Belawan, Sumatara Utara,  Bripka Sukarni (33), dan Brigadir R Simamora (31), Rabu (21/12/2011) diamankan petugas provost setelah terindikasi menerima uang Rp 200 juta dari bandar narkoba. Kedua oknum bintara itu disinyalir sengaja melepaskan seorang gembong narkoba, Herianto setelah terjadi kesepakatan pembebasan senilai Rp 200 juta. Namun belakangan, Herianto yang merasa diperas oleh kedua oknum itu melaporkan kasus itu ke Satuan Reskrim Polres Pelabuhan Belawan, hingga keduanya dibekuk. “Pelapor mengaku dipaksa menyerahkan uang Rp juta. Karena merasa diperas, dia melaporkan kasus itu,” kata Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan AKP Hamam Wahyudi, Kamis (22/12/2011).Hamam menyebutkan kasus itu masih didalami provost untuk memastikan adanya pelanggaran kode etik.

Pasalnya dari kronologis yang dirinci pelapor, transaksi Rp 200 juta diawali penangkapan Herianto yang dilakukan Bripka Sukarni dan Brigadir R Simamora di kawasan Medan Marelan, beberapa hari lalu. Ketika itu keduanya menuding Herianto terlibat peredaran narkoba dalam jumlah besar. Namun sebelum menyerahkan hasil tangkapan itu ke pimpinannya, kedua oknum itu membuka peluang bagi Herianto untuk bebas, asal memberikan uang Rp 200 juta. Sejauh ini polisi belum bersedia mengungkap kronologis versi kedua bintara.

 

sumber: Tribunnews

Mantan Bupati Siak, Arwin AS, dijatuhi hukuman empat tahun penjara terkait statusnya sebagai terdakwa kasus korupsi kehutanan di Kabupaten Siak, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), di Pekanbaru, Kamis. “Terdakwa Arwin AS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama,” kata Hakim Ketua, Moefry SH.  Dalam amar putusannya, hakim mewajibkan terdakwa membayar denda sebesar Rp200 juta subsidair dua bulan kurungan, dengan perintah supaya terdakwa tetap dalam tahanan. Selain itu, hakim juga menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp850 juta ditambah 2.000 dolar AS.  Apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu bulan setelah putusan hukum tetap, maka harta benda terdakwa akan disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Terdakwa juga akan dipidana penjara selama satu tahun apabila harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti itu. Vonis Lebih Ringan

 

Vonis empat tahun penjara terhadap Arwin AS lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  Sebelumnya jaksa dalam tuntutannya meminta Arwin dihukum lima tahun penjara karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999. Yakni, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam dakwaan primair. Dalam sidang, Moefry mengakui terdapat perbedaan persepsi (dissenting opinion) dari anggota majelis hakim mengenai penetapan putusan. “Dua hakim menyatakan terdakwa tidak bersalah, namun tiga hakim lainnya menilai seluruh unsur sudah terpenuhi,” ujar Moefry.

Hal yang memberatkan terdakwa adalah tindak pidana Arwin AS bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar melakukan pemeberantasan koprupsi, dan selaku Bupati Siak tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Sedangkan hal yang meringankan adalah terdakwa tak pernah dihukum, sopan dalam pengadilan, dan telah berjasa untuk negara khususnya di Kabupaten Siak. Tim Penasehat Hukum Arwin AS menyatakan pikir-pikir terhadap putusan pengadilan itu. Suasana haru langsung terasa setelah hakim memukulkan palu tanda persidangan usai. Arwin AS yang mengenakan batik lengan pendek, langsung dikerumuni oleh keluarga dan pendukungnya yang setia mengikuti persidangan. Arwin terlihat tetap tegar saat memeluk anak dan isterinya, Afrita Dara, yang menangis histeris di tengah ruangan pengadilan.

 

sumber: Antara

Pisau Maut

Polisi berhasil membekuk tiga penganiaya dan penusuk Ujang Ari Suherman (23), seorang kru Radio PR FM Bandung. Mereka adalah SR (16), HK (18), dan IS (21) yang kini mendekam di sel tahanan Mapolsek Babakan Ciparay, Bandung. “Saat ini kondisi kesehatan korban Ujang sudah membaik. Dari keterangan yang kami peroleh, waktu itu, dia ingin menyelesaikan masalah antara adiknya dan ketiga tersangka. Tapi, malah dipukul terus ditusuk,” ujar Kepala Sub Bagian Hubungan Kemasyarakatan (Kasubag Humas) Komisaris Polisi (Kompol) Endang Sri Wahyu Utami, Kamis (22/12/2011).

Ditemui usai mengikuti gelar pasukan Operasi Lilin Lodaya 2011 di Lapangan Gasibu, Bandung, Endang mengungkapkan, ketiga tersangka tersebut dibekuk, Rabu (21/12/2011) sekitar pukul 16.50 di Kampung Jatinunggal Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur. Diberitakan sebelumnya, Ujang mengalami luka tusuk dan bacok setelah berusaha melerai adiknya yang bersitegang dengan sejumlah pria di kawasan Kampung Sawah Kulon, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, Selasa (20/12/2011) lalu, sekitar pukul 17.30. Ujang sempat kritis dan dilarikan ke RS Immanuel.

 

sumber: Tribunnews

33 Rekening PNS Kemenkeu Menyimpang

Kementerian Keuangan menemukan 33 laporan transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan aparatnya dan diketahui terdapat unsur penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan tugas. Temuan ini berasal dari laporan 86 transaksi keuangan mencurigakan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Kemenkeu menegaskan, pihaknya selalu menindaklanjuti semua laporan transaksi keuangan mencurigakan secara profesional dengan melakukan tindakan berdasarkan pembuktian.

“Dalam kaitan ini, tujuh pegawai dalam proses/telah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), bahkan dilakukan proses hukum,” ujar Kepala Biro Humas Kemenkeu, Yudi Pramadi, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa 20 Desember 2011.

Dari hasil penyelidikan Kemenkeu, sebanyak delapan laporan telah melalui proses pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket), tetapi belum ditemukan bukti penyimpangan. Sementara itu, sembilan laporan dengan persetujuan PPATK telah diteruskan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Setelah dilakukan pulbaket, ternyata pegawai bersangkutan tidak lagi menjadi pegawai Kemenkeu. Saat ini, masih terdapat tiga permintaan persetujuan yang belum direspons PPATK,” ujar Yudi.

Dia menambahkan, sebanyak 27 laporan kini masih dilakukan pendalaman informasi mengenai kemungkinan penyalahgunaan wewenang pegawai yang bersangkutan. Sementara itu, enam laporan diketahui tidak material dan tidak bermasalah.

“Terdapat tiga laporan yang bukan atau tidak terkait dengan pegawai Kemenkeu,” imbuhnya.

Menurut Yudi, Kemenkeu pada 2010 berinisiatif bekerja sama dengan KPK untuk melakukan penelitian harta kekayaan pegawai Kemenkeu. Hal ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan nota kesepahaman antara Kemenkeu dengan PPATK dan KPK. (art)

• VIVAnews

Kenaikan Harga Bagian dari Siklus Tahunan

Kenaikan harga  kebutuhan pokok yang terjadi menjelang Natal dan Tahun Baru adalah siklus tahunan yang terus berulang.

Kenaikan harga hanya bersifat sementara, dan diperkirakan akan normal kembali pada pertengahan Januari. Khusus untuk kenaikan harga beras, pemerintah meminta Bulog meningkatkan operasi pasar.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Gunaryo, Selasa (20/12/2011) di Jakarta, menanggapi lonjakan harga kebutuhan pokok yang terjadi secara merata, di pelosok nusantara.

“Ini adalah siklus tahunan yang terus terjadi. Untuk beras faktornya karena panen makin menipis, sementara untuk hortikultura seperti tomat dan cabai karena gangguan produksi akibat cuaca. Musim hujan membuat cabai dan tomat busuk sehingga pasokan berkurang,” kata Gunaryo.

Gunaryo meminta masyarakat tidak resah dengan kenaikan harga tersebut. Kenaikan hanya akan berlangsung sementara. “Untuk beras kami sudah meminta Bulog untuk meningkatkan operasi pasar. Pemerintah juga menggelontorkan raskin (beras untuk rakyat miskin ke-13), yang diharapkan bisa meredam harga beras,” ujarnya.

Berdasarkan pantuan, harga sayuran Kementerian Perdagangan di Pasar Induk Kramatjati, Jakarta Timur, tren harian perubahan harga tertinggi terjadi pada tomat.

Harga rata-rata tomat pada Desember ini Rp 9.332 per kilogram (kg), sementara pada November masih Rp 4.693 per kg atau naik 99 persen. Kenaikan harga yang cukup tajam juga terjadi pada wortel, dari Rp 4.040 per kg menjadi Rp 7.000.

sumber: kompas.com

Pengusaha SPBU Minta Waktu Tiga Bulan

Persiapan pembangunan infrastruktur bahan bakar minyak nonsubsidi, menghadapi pemberlakuan pengaturan bahan bakar minyak bersubsidi pada April 2012, butuh waktu paling cepat tiga bulan.

Kalangan pengusaha meminta ada kepastian, mengenai kebijakan pembatasan BBM bersubsidi itu dalam bentuk regulasi.

Ketua Umum Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Eri Purnomo Hadi, Selasa (20/12/2011), di Jakarta, menyatakan, pihaknya tidak terlalu optimistis mengenai kesiapan infrastruktur menghadapi penerapan pengaturan BBM bersubsidi.

“Wilayah Jawa dan Bali belum siap, karena waktu itu rencana pemerintah belum secara resmi disampaikan kepada kami. Untuk Jakarta, kemungkinan kesiapannya di atas 85 persen dari 700 SPBU,” ujarnya.

Menurut Eri, persiapan infrastruktur BBM diperkirakan membutuhkan waktu tiga bulan sejak revisi Perpres Nomor 55 Tahun 2005 terbit, sampai dengan pemberlakukan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi.

Sejauh ini belum ada penambahan infrastruktur di Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU). “Dalam membangun infrastruktur, masih menggunakan dana swasta. Kami siap saja, asalkan didukung pembiayaan dengan keringanan pendanaan,” ujarnya.

Kebutuhan investasi untuk pembangunan infrastruktur satu SPBU mencapai Rp 500 juta, dan Rp 180 juta di antaranya untuk penyediaan tangki pengisian bahan bakar.

Sementara itu Wakil Presiden Komunikasi Korporat PT Pertamina, Mochamad Harun, menyatakan, sebenarnya persiapan infrastruktur BBM sudah disiapkan, tetapi belum pasti kapan dilaksanakan.

Akibatnya di beberapa tempat yang dulu siap untuk depo pertamax kemudian malah diganti lagi dengan premium. “Kami berharap awal tahun Perpres sudah keluar, karena kami butuh sosialisasi,” kata Eri.

Kesiapan infrastruktur di Jawa dan Bali harus di kota-kota besar terlebih dahulu.

sumber: kompas.com