Pengamat: Bisa Klaim Budaya Indonesia-Malaysia

Pengamat antropologi dari Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI) Padang Panjang, Sumbar, Maulid Hariri Gani, mengingatkan semua pihak untuk tidak membesar-besarkan masalah Indonesia dengan Malaysia.

“Tidak perlu dibesar-besarkan. Indonesia-Malaysia adalah negara serumpun, bisa saja terjadi Malaysia mengklaim budaya Indonesia, begitu pula sebaliknya,” kata Maulid.

Akademisi yang menyelesaikan S2 ilmu antropologi di Universitas Gajah Mada (UGM) itu mengatakan, semua pihak di kedua negara mesti menurunkan tensi masing-masing. “Sebab tidak tertutup kemungkinan kasus hubungan Indonesia-Malaysia bagian dari skenario elite untuk menutupi kasus-kasus besar yang terjadi di tingkat nasional saat ini,” katanya.

“Kita harus sama-sama dewasa dalam menyikapi masalah kedua negara,” katanya.

Maulid mengaku pernah menghubungi keluarganya di Malaysia, menyikapi kasus klaim budaya Indonesia dan pelesetan lagu Indonesia Raya. “Keluarga saya mengaku warga Malaysia tidak pernah ribut soal itu. Hanya kita yang ribut-ribut,” katanya.

Meski begitu, Maulid tetap mengingatkan pemerintah Indonesia agar cepat bereaksi kalau ada TKI Indonesia yang dianiaya di Malaysia, dan masalah Ambalat. “Kalau dalam kasus itu, Indonesia harus tegas dan departemen luar negeri (Deplu) mesti sigap merespon,” katanya.

Sementara tu, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Prof Dr Hikmahanto Juwana menegaskan bahwa telah terjadi salah pengertian soal penggunaan budaya Indonesia oleh Malaysia dan pemerintah harus menjelaskan duduk persoalan yang sebenarnya.

“Pemerintah harus meredam situasi yang bisa memicu kebencian yang lebih jauh masyarakat Indonesia terhadap Malaysia, dengan memberikan penjelasan yang benar,” katanya.

Menurut Hikmahanto, penggunaan Tari Pendet oleh iklan promosi pariwisata Malaysia bukanlah klaim negara itu atas seni budaya Indonesia. Demikian juga promosi wisata di Pulau Jemur milik Indonesia oleh Malaysia, bukan berarti mereka mengklaim pulau tersebut.

“Jadi banyak tanggapan yang muncul akibat salah persepsi itu, termasuk pejabat yang memberikan tanggapan salah sehingga membuat masyarakat menyimpulkan memang ada klaim Malaysia itu,” katanya.

Oleh karena itu, menurut Hikmahanto, sudah saatnya pemerintah melakukan komunikasi yang baik kepada publik dan menjelaskan kesalahan persepsi itu. Dua hal lain yang harus dilakukan pemerintah, pertama memberikan penjelasan kepada masyarakat untuk tidak melakukan tindakan sepihak karena masalah itu diselesaikan melalui jalur antarnegara.

“Andai negara bermusuhan jangan sampai menyeret setiap warga dari dua negara untuk bermusuhan. Kita tidak bisa menyalahkan warga negara Malaysia yang ada di sini atas sikap negaranya,” katanya yang pernah menulis buku “Masalah Kepemilikan Sipadan Ligitan”.

Pemerintah Indonesia juga harus berkomunikasi dengan Pemerintah Malaysia tentang berbagai isu sensitif. “Tunjukkan dialog itu di depan publik Indonesia bahwa kedua negara tengah berusaha menyelesaikan perbedaan pandangan,” katanya.

Dalam dialog antarnegara itu, Indonesia harus mengajak Malaysia untuk melokalisir permasalahan kedua negara tanpa mempengaruhi masalah yang lain. Ia mencontohkan, jangan sampai kasus kekerasan yang menimpa Siti Hajar, salah satu TKI akhirnya mempengaruhi investasi Malaysia di Indonesia.

sumber: http://kampungtki.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s