Category Archives: Ekonomi

33 Rekening PNS Kemenkeu Menyimpang

Kementerian Keuangan menemukan 33 laporan transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan aparatnya dan diketahui terdapat unsur penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan tugas. Temuan ini berasal dari laporan 86 transaksi keuangan mencurigakan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Kemenkeu menegaskan, pihaknya selalu menindaklanjuti semua laporan transaksi keuangan mencurigakan secara profesional dengan melakukan tindakan berdasarkan pembuktian.

“Dalam kaitan ini, tujuh pegawai dalam proses/telah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), bahkan dilakukan proses hukum,” ujar Kepala Biro Humas Kemenkeu, Yudi Pramadi, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa 20 Desember 2011.

Dari hasil penyelidikan Kemenkeu, sebanyak delapan laporan telah melalui proses pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket), tetapi belum ditemukan bukti penyimpangan. Sementara itu, sembilan laporan dengan persetujuan PPATK telah diteruskan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Setelah dilakukan pulbaket, ternyata pegawai bersangkutan tidak lagi menjadi pegawai Kemenkeu. Saat ini, masih terdapat tiga permintaan persetujuan yang belum direspons PPATK,” ujar Yudi.

Dia menambahkan, sebanyak 27 laporan kini masih dilakukan pendalaman informasi mengenai kemungkinan penyalahgunaan wewenang pegawai yang bersangkutan. Sementara itu, enam laporan diketahui tidak material dan tidak bermasalah.

“Terdapat tiga laporan yang bukan atau tidak terkait dengan pegawai Kemenkeu,” imbuhnya.

Menurut Yudi, Kemenkeu pada 2010 berinisiatif bekerja sama dengan KPK untuk melakukan penelitian harta kekayaan pegawai Kemenkeu. Hal ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan nota kesepahaman antara Kemenkeu dengan PPATK dan KPK. (art)

• VIVAnews

Kenaikan Harga Bagian dari Siklus Tahunan

Kenaikan harga  kebutuhan pokok yang terjadi menjelang Natal dan Tahun Baru adalah siklus tahunan yang terus berulang.

Kenaikan harga hanya bersifat sementara, dan diperkirakan akan normal kembali pada pertengahan Januari. Khusus untuk kenaikan harga beras, pemerintah meminta Bulog meningkatkan operasi pasar.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Gunaryo, Selasa (20/12/2011) di Jakarta, menanggapi lonjakan harga kebutuhan pokok yang terjadi secara merata, di pelosok nusantara.

“Ini adalah siklus tahunan yang terus terjadi. Untuk beras faktornya karena panen makin menipis, sementara untuk hortikultura seperti tomat dan cabai karena gangguan produksi akibat cuaca. Musim hujan membuat cabai dan tomat busuk sehingga pasokan berkurang,” kata Gunaryo.

Gunaryo meminta masyarakat tidak resah dengan kenaikan harga tersebut. Kenaikan hanya akan berlangsung sementara. “Untuk beras kami sudah meminta Bulog untuk meningkatkan operasi pasar. Pemerintah juga menggelontorkan raskin (beras untuk rakyat miskin ke-13), yang diharapkan bisa meredam harga beras,” ujarnya.

Berdasarkan pantuan, harga sayuran Kementerian Perdagangan di Pasar Induk Kramatjati, Jakarta Timur, tren harian perubahan harga tertinggi terjadi pada tomat.

Harga rata-rata tomat pada Desember ini Rp 9.332 per kilogram (kg), sementara pada November masih Rp 4.693 per kg atau naik 99 persen. Kenaikan harga yang cukup tajam juga terjadi pada wortel, dari Rp 4.040 per kg menjadi Rp 7.000.

sumber: kompas.com

Pengusaha SPBU Minta Waktu Tiga Bulan

Persiapan pembangunan infrastruktur bahan bakar minyak nonsubsidi, menghadapi pemberlakuan pengaturan bahan bakar minyak bersubsidi pada April 2012, butuh waktu paling cepat tiga bulan.

Kalangan pengusaha meminta ada kepastian, mengenai kebijakan pembatasan BBM bersubsidi itu dalam bentuk regulasi.

Ketua Umum Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Eri Purnomo Hadi, Selasa (20/12/2011), di Jakarta, menyatakan, pihaknya tidak terlalu optimistis mengenai kesiapan infrastruktur menghadapi penerapan pengaturan BBM bersubsidi.

“Wilayah Jawa dan Bali belum siap, karena waktu itu rencana pemerintah belum secara resmi disampaikan kepada kami. Untuk Jakarta, kemungkinan kesiapannya di atas 85 persen dari 700 SPBU,” ujarnya.

Menurut Eri, persiapan infrastruktur BBM diperkirakan membutuhkan waktu tiga bulan sejak revisi Perpres Nomor 55 Tahun 2005 terbit, sampai dengan pemberlakukan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi.

Sejauh ini belum ada penambahan infrastruktur di Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU). “Dalam membangun infrastruktur, masih menggunakan dana swasta. Kami siap saja, asalkan didukung pembiayaan dengan keringanan pendanaan,” ujarnya.

Kebutuhan investasi untuk pembangunan infrastruktur satu SPBU mencapai Rp 500 juta, dan Rp 180 juta di antaranya untuk penyediaan tangki pengisian bahan bakar.

Sementara itu Wakil Presiden Komunikasi Korporat PT Pertamina, Mochamad Harun, menyatakan, sebenarnya persiapan infrastruktur BBM sudah disiapkan, tetapi belum pasti kapan dilaksanakan.

Akibatnya di beberapa tempat yang dulu siap untuk depo pertamax kemudian malah diganti lagi dengan premium. “Kami berharap awal tahun Perpres sudah keluar, karena kami butuh sosialisasi,” kata Eri.

Kesiapan infrastruktur di Jawa dan Bali harus di kota-kota besar terlebih dahulu.

sumber: kompas.com

Perbanas: Peringkat Bank Naik, Bunga Turun

Ketua Umum Perhimpunan Bank-bank Umum Nasional (Perbanas), Sigit Pramono, mengatakan kenaikan peringkat utang delapan bank Indonesia akan berpengaruh dengan penurunan suku bunga kredit perbankan. Menurut Sigit, delapan bank itu akan lebih mudah mendapatkan pinjaman luar negeri.

“Di samping itu, bunganya juga akan lebih murah,” ujar Sigit dalam pesan singkatnya kepada VIVAnews di Jakarta, Selasa 20 Desember 2011.

Sigit mengatakan, terkait kenaikan peringkat itu, biaya dana atau biaya operasional juga akan turun. Hal itu mempengaruhi suku bunga kredit yang lebih murah.

Delapan bank yang peringkat utangnya dinaikkan oleh Fitch Ratings adalah PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk, Lembaga Pembiayaan Export-Import (Indonexim), PT Bank OCBC NISP Tbk, PT Bank Internasional Indonesia Tbk, dan PT CIMB Niaga Tbk. Outlook semua bank ini stabil.

“Kenaikan peringkat bagi bank ini terutama tiga bank BUMN (Bank Mandiri, BRI, dan BNI) dan Indoexim yang dimiliki pemerintah dari BB+ menjadi BBB-. Ini mencerminkan pandangan Fitch dengan kemungkinan dukungan pemerintah pada saat dibutuhkan. Bank itu juga memiliki peranan dalam pertumbuhan ekonomi,” kata Direktur Financial InstitutionFitch, Julita Wikana, dalam keterangan pers, Senin, 19 Desember 2011.

Kenaikan peringkat utang CIMB Niaga, OCBC NISP, dan BII dari BB+ menjadi BBB. Kenaikan ini merefleksikan ekspektasi Fitch dengan kekuatan dari bank asing. Sementara itu, kenaikan peringkat surat utang BCA berdasarkan rekam jejak dan pemberian kredit, yang memiliki hubungan ekonomi domestik. (art)

sumber: vivanews.com