Category Archives: Pendidikan

Sekolah Rusak, Belajar di Musala Tanpa Kursi

Liputan6.com, Banten: Kondisi memprihatinkan merundung sekolah negeri di Tanah Air. Gedung yang hampir runtuh dan tak kunjung diperbaiki membuat sebagian siswa harus belajar dengan fasilitas darurat dan terancam keselamatannya.

Kondisi memprihatinkan di alami murid SD Negeri Cilaja 4, Majasari, Pandeglang, Banten. Sebagian murid harus belajar di lantai musala tanpa meja kursi. Tak nyaman, pasti. Sebagian siswa mengeluh sering pusing dan sakit punggung karena belajar dengan posisi tengkurap. Apalagi musala berdekatan dengan toilet sekolah. Tapi mereka tak punya pilihan.

Saat ini, dari enam ruang kelas yang ada, tiga ruangan rusak parah. Pondasi dinding dan atap bangunan telah rapuh sehingga harus ditopang bambu. Murid pun belajar dengan rasa takut.

Pihak sekolah pun tak berdaya. Meski hanya berjarak tiga kilometer dari kantor Dinas Pendidikan Pandeglang, upaya meminta perbaikan tak dikabulkan.(MEL)

sumber: liputan6.com
Advertisements

Meski Sekolah Ambruk, Siswa Tetap Belajar

Liputan6.com, Sampang: Kondisi sekolah rusak, tapi tidak menyurutkan semangat anak-anak untuk terus bersekolah dan mengikuti ujian. Itulah yang terlihat di SDN Pangilen Satu, Sampang, Madura, Jawa Timur. Para siswa tetap antusias mengikuti ujian akhir semester dengan menumpang di bangunan sekolah lain.
Bangunan sekolah SDN Pangilen Satu, Sampang pekan lalu ambruk. Para siswa akhirnya harus diungsikan dan dipindahkan ke sekolah lain menumpang di sebuah sekolah madrasah yang berjarak sekitar satu kilometer dari lokasi sekolahan mereka yang sebagian besar ruangannya telah roboh.

Kepala Sekolah SDN Pangilen Satu Sampang, Marjono mengatakan siswa kelas V dan VI tetap mengikuti ujian di sekolah. Mereka menempati ruang kelas yang masih bisa ditempati meski terlihat rusak di sana sini. Marjono menambahkan bahwa dalam waktu dekat Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang akan membangun gedung baru untuk SDN Pangilen Satu. (Vin)

 

sumber: liputan6.com

Pendidikan Gratis Perlu Pengawasan

JAKARTA, SELASA — Pengucuran bantuan operasional sekolah masih membutuhkan pengawasan. Untuk pengawasan tersebut, pemerintah daerah masih membutuhkan dukungan pemerintah pusat dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional.

Hal itu terungkap dalam sosialisasi mengenai kebijakan pendidikan gratis pendidikan dasar tahun 2009 kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi oleh Menteri Pendidikan Nasional, Bambang Sudibyo, Selasa (20/1). Dalam kesempatan yang sama, disosialisasikan pula Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP).     

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Rasiyo, mengatakan, pelaksanaan pendidikan gratis yang oleh pemerintah dilaksanakan dengan mengucurkan BOS masih membutuhkan pengawasan. Di Jawa Timur misalnya, pemerintah provinsi membiayai sendiri dari APBD untuk pengawasan. “Kami mengangkat 6.000 pengawas dengan jumlah sekolah SD/MI sebanyak 33.000 dan SMP/MTs sebanyak 3.000 sekolah.”

“Tugas pengawas membina sekolah, merancang, memakai, mempertanggungjawabkan penggunaan dana, dan melaporkan dana secara intensif. Untuk pengawasan itu sendiri dibutuhkan anggaran,” ujarnya.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Rahmad Derita menambahkan, pengawasan menjadi sangat penting. Hal ini mengingat pengetahuan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang menjadi sumber utama menggratiskan pendidikan menjadi dominasi kepala sekolah, sedangkan guru dan pengawas belum terlibat.

Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo mengatakan, batasan pendidikan gratis mengikuti peraturan pemerintah tentang pendanaan pendidikan yang terdiri dari biaya investasi, operasional, dan personal. Pemerintah menyediakan dana untuk biaya investasi lahan, sarana, dan prasarana pendidikan dasar yang diselenggarakan pemerintah. Biaya satuan BOS termasuk BOS Buku per siswa per tahun mulai Januari 2009 naik. Untuk SD di kota diberikan Rp 400.000, SD di kabupaten Rp 397.000, SMP di kota Rp 575.000, dan SMP di kabupaten Rp 570.000.

“Belum semua biaya ditanggung pemerintah. Bahkan, buku pelajaran juga belum sepenuhnya tercakup dalam biaya operasional sekolah, ujarnya.” Pemerintah daerah wajib memenuhi kekurangan biaya operasional dari APBD apabila BOS dari Depdiknas belum mencukupi. Dia menambahkan, masih ada biaya yang sulit dicakup oleh BOS seperti ekstrakurikuler atau darmawisata dan berada di wilayah abu-abu. Untuk itu, Bambang berharap pemerintah melalui peraturan daerah dapat menegaskan kembali pos-pos komponen tersebut sehingga menjadi lebih jelas. 

 

sumber: kompas.com

Minim, Perpustakaan di Tingkat Pendidikan Dasar

JAKARTA, SELASA – Fasilitas perpustakaan sebagai salah satu sarana dan prasarana di sekolah yang penting untuk meningkatkan mutu pendidikan masih rendah. Kondisi perpustakaan yang memprihatinkan, baik soal ruangan perpustakaan maupun koleksi buku-buku yang tersedia, justru terjadi di tingkat pendidikan dasar.

Dari data Departemen Pendidikan Nasional, pada 2008 tercatat baru 32 persen SD yang memiliki perpustakaan, sedangkan di tingkat SMP sebanyak 63,3 persen. Pada tahun ini, pemerintah menargetkan penambahan ruang perpustakaan di sekolah-sekolah pada jenjang pendidikan dasar sekitar 10 persen.

Yanti Sriyulianti, Koordinator Education Forum, di Jakarta, Selasa (13/1), mengatakan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai standar nasional merupakan tanggung jawab pemerintah. Masyarakat bisa menuntut pemerintah pusat dan daerah jika terjadi kesenjangan mutu pendidikan akibat sarana dan prasarana yang timpang di antara perkotaan dan pedesaan atau di antara sekolah-sekolah yang ada.

Perpustakaan yang merupakan salah satu tempat untuk siswa dan guru mencari sumber belajar belum dianggap penting. Keberadaan perpustakaan hanya sekadar memenuhi syarat tanpa memperhatikan bagaimana seharusnya fasilitas perpustakaan disediakan dan bagaimana menjadikan perpustakaan sebagai tempat yang menyenangkan bagi siswa dan guru untuk menumbuhkan minat baca.

Abbas Ghozali, Ketua Tim Ahli Standar Biaya Pendidikan Badan Standar Nasional Pendidikan, mengatakan pendidikan dasar di Indonesia yang diamanatkan konstitusi untuk menjadi prioritas pemerintah masih berlangsung ala kadarnya. Pemerintah masih berorientasi pada menegejar angka statistik soal jumlah anak usia wajib belajar yang bersekolah, sedangkan mutu pendidikan dasar masih minim.

Padahal, soal sarana dan prasarana pendidikan di setiap sekolah untuk meningkatkan mutu pembelajaran itu sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang standar nasional sarana dan prasarana. Peraturan ini memberi arah soal keberadaan perpustakaan di setiap sekolah.

 

sumber: kompas.com

Wapres: Pendidikan Indonesia Mundur

Laporan Wartawan Kompas Suhartono

PADANG, SABTU — Wapres Jusuf Kalla mengatakan, pendidikan di Indonesia mengalami kemunduran akibat tidak disiplin. Selama beberapa tahun, disiplin pendidikan berkurang karena tidak ada ujian nasional. Akibatnya belajar ataupun tidak belajar, siswa didik lulus. Itulah yang menyebabkan kurangnya disiplin pendidikan. Demikian ditegaskan Wapres Jusuf Kalla saat orasi ilmiah di hadapan civitas akademika Universitas Bung Hatta, di Padang, Sumbar, Sabtu (24/1) pagi.

“Pendidikan kita mundur karena disiplin pendidikan berkurang, yaitu karena kurangnya ketaatan pada kelulusan. Oleh sebab itu harus ditegaskan dalam pendidikan kita, tingkat kelulusan seperti yang terungkap dalam sistem ujian nasional,” ujarnya.

Menurut Wapres, dengan ketaatan pada kelulusan, siswa didik dapat dipersiapkan menghadapi jenjang pendidikan berikutnya. “Pada saat ujian nasional, kita terapkan tahun 2003, tingkat kelulusan hanya 3,25 persen. Namun, lima tahun berikutnya sudah menjadi 5,5 persen,” ujarnya.

Dalam orasi ilmiah yang berjudul “Dampak Krisis Global Terhadap Pendidikan di Indonesia”, Wapres Kalla mengutip bagian akhir dari pidato Presiden AS Barack Obama pada saat pelantikan tanggal 20 Januari 2009.

Dalam pidatonya tersebut, Presiden Obama meminta agar sistem pendidikan di AS harus diubah agar bisa bersaing dengan negara lain, khususnya China dan India. “Sebenarnya apa yang salah dari pendidikan di Amerika sehingga Presiden Obama sampai meminta pendidikan Amerika harus lebih maju dari China dan India? Jawabannya, itu karena keahlian di Amerika sekarang ini banyak kalah dengan mereka yang berasal dari China dan India. Coba lihat di Lembah Silikon, yang bekerja di sana banyak insinyur dari India dan China dibandingkan insinyur Amerika Serikat sendiri,” ujarnya.

Ditambahkan Wapres, ini karena sistem pendidikan di India dan China lebih baik dan disiplin dibandingkan sistem pendidikan di AS yang mengacu pada kebebasan pada kreativitas, tetapi kurang dalam hal kedisiplinan sehingga Presiden Obama minta itu harus diubah. “Jangankan Amerika, apalagi kita juga harus mengubah kedisiplinan pendidikan tersebut,” demikian Wapres Kalla.

 

sumber: kompas.com